Mengenal Omnibus Law dan Kaitannya dengan UMKM

  • 1 month ago
  • Sumber: wa - umkm.online
  • 156

UMKM.ONLINE - Undang-undang telah banyak dibuat sejak jaman kolonial dulu hingga Pemerintahan saat ini. Indonesia pun telah mengalami pergantian kepemimpinan berkali-kali. Sudah menjadi budaya dimana setiap pemimpin yang baru akan membuat kebijakan dan undang-undang yang baru. Sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan singkronisasi dengan Undang-Undang yang telah lebih dulu lahir. Akibatnya Undang-undang ini saling tumpang tindih dan menyulitkan bagi pelaku usaha di lapangan. 

 

Kata “Omnibus Law” lebih sering didengar publik belakangan ini. Tepatnya setelah kabinet Indonesia Maju 2019-2024 disahkan dan diperkenalkan kepada publik oleh Presiden Jokowi di bulan Oktober 2019 kemarin. Banyak Menteri kabinet, politikus, pengamat, akademisi, pengusaha sampai ibu rumah tangga membicarakan tentang Omnibus Law. Lalu apakah Omnibus Law itu? 

 

Jika mengutip dari kamus Latin, kata Omnibus ini memiliki arti “for everything”.  Konsep Omnibus Law ini lazim digunakan oleh negara-negara barat yang menganut sistem common law. Black Law Dictionary yang umum menjadi rujukan definisi istilah hukum di sana sudah menjelaskan arti kata Omnibus Law, yang intinya adalah seperti pepatah, “Sekali mendayung, satu dua tiga pulau terlampaui”. Beberapa pengamat juga mendefinisikannya sebagai Penyederhaan Undang-Undang. 

 

Pada prakteknya Omnibus Law ini mengarah pada tradisi Anglo-Saxon Common Law. Satu regulasi dibuat untuk menggantikan semua regulasi terkait yang sudah berlaku. Wow! Jadi peraturan baru yang lebih fresh. Tidak heran kalau banyak pihak yang menyebutkan Ombibus Law ini solusi untuk percepatan pembangunan. Setuju?

 

Lalu Undang-Undang apa yang terkait UMKM yang akan di-Omnibus Law-kan?  Pada prinsipnya Undang-Undang yang mengatur kemudahan berusaha bagi UMKM, meliputi ketenagakerjaan, pembiayaan, ekspor, hukum hak cipta dan fraud. 

 

Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenko UMKM) sedang menggodok Omnibus Law terkait sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dengan fokus peningkatan daya saing UMKM nasional. Pada akhirnya akan dihasilkan Undang Undang Pemberdayaan UMKM.

 

Kegiatan ini juga menyasar kepada sektor pajak yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha UMKM. Walaupun besaranya hanya 0,5% tetapi dikenakan kepada omzet bukan laba bersih usaha.

 

Mudah-mudahan UU Pemberdayaan UMKM ini segera lahir dan membuat iklim usaha UMKM menjadi lebih baik lagi. 

 

WA